Tak Perlu Lagi Uang Tunai, QRIS Kini Jadi Pilihan Utama Pembayaran Retribusi Pelabuhan di Kaltara

kaltaradaily
5 Min Read

MALINAU – Digitalisasi sistem pembayaran di sektor transportasi air Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Retribusi pelabuhan yang sebelumnya sepenuhnya dibayarkan secara tunai kini mayoritas telah beralih ke transaksi non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Perubahan tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Utara, Agus Taufik, saat menghadiri Soft Launching Pelabuhan Malinau Siap QRIS di Pelabuhan Malinau.

Agus mengatakan, sebagai otoritas sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia terus memperluas implementasi QRIS guna mendukung percepatan digitalisasi transaksi di berbagai sektor pelayanan publik.

“Bank Indonesia tentunya sebagai otoritas sistem pembayaran terus mendorong penggunaan QRIS sebagai standar pembayaran digital nasional yang kami istilahkan CEMUMUAH, yaitu cepat, mudah, murah, aman, dan handal,” ujar Agus.

Melalui penerapan QRIS di Pelabuhan Malinau, masyarakat kini dapat membayar tiket speedboat maupun retribusi daerah secara digital tanpa harus membawa uang tunai.

“Dengan hadirnya QRIS di Pelabuhan Malinau diharapkan masyarakat dapat melakukan pembayaran tiket speedboat dan retribusi daerah secara non-tunai sehingga memberikan kenyamanan dan kecepatan sekaligus mendukung terciptanya ekosistem keuangan digital di Kalimantan Utara,” jelasnya.

Agus mengungkapkan, implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor kepelabuhanan telah memberikan dampak positif terhadap pola transaksi masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia, retribusi pelabuhan yang sebelumnya 100 persen dilakukan secara tunai, kini 64 persen transaksi telah menggunakan QRIS, sementara 36 persen sisanya dilakukan melalui transfer maupun layanan teller perbankan.

“Digitalisasi retribusi kepelabuhanan di provinsi meningkat dari semula 100 persen tunai menjadi saat ini mayoritas non-tunai, dengan 64 persen melalui QRIS dan 36 persen melalui transfer atau teller,” terangnya.

Menurut Agus, capaian tersebut menjadi bukti semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.

“Hal ini tentunya menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah juga semakin kuat dalam rangka mendukung sumber pendapatan asli daerah, terutama dari retribusi,” katanya.

Bank Indonesia pun mengapresiasi sinergi Pemerintah Kabupaten Malinau, Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, serta perbankan yang telah mendukung percepatan digitalisasi layanan publik di sektor transportasi.

“Kami mengapresiasi kolaborasi yang sangat baik antara Pemerintah Kabupaten Malinau, Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau beserta seluruh pihak terkait dalam mewujudkan inisiatif ini,” ucap Agus.

Usai peluncuran, ia kembali menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi kunci menghadirkan layanan publik yang semakin cepat, efisien, dan modern.

“Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta jajaran, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau yang telah mendukung terlaksananya digitalisasi di sektor transportasi bersama teman-teman perbankan. Ini merupakan sinergi yang baik dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat yang semakin baik, semakin cepat, dan semakin efisien melalui pembelian tiket secara digital menggunakan QRIS,” tuturnya.

Tak hanya di sektor kepelabuhanan, digitalisasi pembayaran layanan publik di Kalimantan Utara juga terus meningkat. Agus menyebut, secara keseluruhan sekitar 65 persen transaksi layanan publik kini telah menggunakan QRIS, sedangkan 35 persen lainnya dilakukan melalui teller maupun ATM.

“Berdasarkan data yang kami peroleh se-Kalimantan Utara, di sektor-sektor publik yang tadinya 100 persen pembayaran dilakukan secara tunai, sekarang sekitar 65 persen sudah menggunakan transaksi QRIS. Sisanya dilakukan secara non-tunai melalui teller atau ATM,” jelasnya.

Ia menilai, tren tersebut menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap transaksi digital semakin tinggi. Bahkan, Kabupaten Malinau kini telah mencapai kategori tertinggi dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yakni level digital.

“Itu menunjukkan bahwa Kalimantan Utara, khususnya Malinau, akseptasi digital oleh masyarakat serta layanan publik yang diberikan pemerintah daerah semakin maju. Hal ini juga tercermin dari Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Malinau yang telah berada pada level tertinggi, yaitu level digital,” ungkapnya.

Meski penggunaan QRIS terus meningkat, Bank Indonesia memastikan seluruh kanal pembayaran tetap tersedia agar dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

“Ada kelompok masyarakat, terutama generasi muda, yang lebih familiar menggunakan handphone dan aplikasi sehingga memilih QRIS. Namun, ada juga masyarakat, khususnya kalangan senior, yang masih nyaman bertransaksi melalui teller atau ATM. Semua kanal pembayaran itu tetap kami akomodasi agar pelayanan publik semakin inklusif,” pungkas Agus Taufik.

Share This Article