BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara bersama DPRD Kaltara menyepakati Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,353 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,368 triliun.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Rabu (30/9/2026).
Selain pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp15,346 miliar. Anggaran tersebut selanjutnya diarahkan untuk mendukung sejumlah program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kaltara.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, SE., mengatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan antara Banggar DPRD Kaltara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan dilakukan sejak penyampaian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga pembahasan akhir Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2026.
“Setelah melalui pembahasan bersama TAPD, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disepakati dengan pendapatan daerah sebesar Rp2,353 triliun dan belanja daerah Rp2,368 triliun. Pembiayaan daerah juga ditetapkan sebesar Rp15,346 miliar,” ujar Supa’ad.
Dalam pembahasan, sejumlah sektor mendapat perhatian. Pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, perikanan, pertanian, kehutanan hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi bagian dari arah prioritas penggunaan anggaran.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menempatkan pengendalian inflasi, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan kebencanaan sebagai bagian dari sasaran belanja.
Menurut Supa’ad, pelaksanaan APBD Perubahan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Setiap anggaran yang dialokasikan diharapkan memiliki keterkaitan dengan target pembangunan serta pelayanan publik.
“Anggaran yang sudah ditetapkan perlu diarahkan pada program yang memang dibutuhkan masyarakat. Pendidikan, pelayanan dasar dan infrastruktur tetap mendapat ruang, termasuk sektor produktif seperti perikanan, pertanian, kehutanan dan UMKM,” katanya.
Setelah persetujuan bersama DPRD dan pemerintah daerah, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan program berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD 2026.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengapresiasi proses pembahasan yang dilakukan bersama DPRD Kaltara. Menurutnya, perubahan anggaran tersebut disusun untuk menjawab sejumlah kebutuhan pembangunan daerah.
“Perubahan APBD ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, konektivitas wilayah, pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Pembangunan kawasan perbatasan serta kesiapan menghadapi bencana juga menjadi bagian dari arah kebijakan anggaran,” ujar Zainal.
Selain pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, Pemprov Kaltara juga menargetkan penguatan daya saing ekonomi daerah. Program yang telah disepakati bersama DPRD akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
Pemprov Kaltara dan DPRD Kaltara selanjutnya akan melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan anggaran agar program yang telah ditetapkan berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah. (*)
