Disdukcapil Tarakan Layani Perekaman KTP di Rumah, ODGJ hingga Penyandang Disabilitas Disasar

Redaksi
By
4 Min Read
Kepala Disdukcapil Kota Tarakan Hery Purwono.

TARAKAN – Bagi sebagian warga, mengurus KTP elektronik cukup dengan datang ke kantor pelayanan. Namun, hal itu tidak mudah dilakukan bagi warga yang memiliki keterbatasan fisik maupun kondisi mental tertentu.

Karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan menerapkan pelayanan jemput bola. Petugas mendatangi langsung rumah warga yang dinilai tidak memungkinkan mengakses pelayanan di kantor.

Layanan tersebut diberikan, di antaranya, kepada penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Kepala Disdukcapil Kota Tarakan Hery Purwono mengatakan, keterbatasan kondisi warga tidak boleh menjadi alasan terhentinya pemenuhan hak administrasi kependudukan.

“Semua warga tetap memiliki hak atas identitas kependudukan, apa pun kondisinya. Kalau ada yang secara fisik atau mental tidak memungkinkan datang ke kantor, kami yang mendatangi. Di lapangan tentu cara pelayanannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing warga,” ujar Hery.

Menurutnya, pelayanan di rumah tidak dilakukan dengan pola yang sama terhadap setiap warga. Petugas terlebih dahulu melihat kondisi orang yang akan dilayani, kemudian menyesuaikan proses perekaman agar dapat berjalan dengan baik.

Hal itu terutama berlaku bagi ODGJ. Perekaman biometrik membutuhkan kondisi warga yang cukup tenang sehingga data dapat direkam secara optimal.

Jika warga belum memungkinkan untuk mengikuti proses tersebut, perekaman tidak akan dipaksakan.

“Untuk ODGJ, kami lihat dulu kondisinya. Kalau orangnya belum tenang, tentu prosesnya tidak bisa dipaksakan. Keluarga atau pendamping biasanya membantu agar yang bersangkutan siap ketika petugas melakukan perekaman,” jelas Hery.

Dalam situasi tertentu, petugas juga berkoordinasi dengan pihak yang mendampingi warga. Jika warga berada di bawah pendampingan Dinas Sosial, pekerja sosial dapat dilibatkan untuk membantu proses pelayanan.

Hery menuturkan, memastikan warga memiliki identitas kependudukan menjadi penting karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan dalam berbagai kebutuhan administrasi.

NIK berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sejumlah pelayanan pemerintah, termasuk bantuan sosial dan jaminan kesehatan.

Karena itu, keluarga diminta aktif memastikan anggota keluarga yang memiliki keterbatasan tetap tercatat dalam administrasi kependudukan.

Bagi warga yang tidak memiliki keluarga, informasi mengenai keberadaan warga tersebut dapat dikoordinasikan melalui pihak di lingkungan tempat tinggal, termasuk ketua RT.

“Kalau masih ada keluarga, tentu keluarga yang paling diharapkan membantu mengurus administrasinya. Kalau tidak ada, perlu ada pihak yang mengetahui dan bisa membantu, misalnya ketua RT. Yang penting keberadaan orangnya jelas dan hak administrasinya tetap terpenuhi,” katanya.

Pelayanan jemput bola juga mencakup penyandang disabilitas dengan kondisi yang beragam. Petugas menyesuaikan pelayanan berdasarkan kemampuan warga, termasuk bagi penyandang disabilitas mental maupun warga dengan Down Syndrome.

Untuk anak penyandang disabilitas yang belum berusia 17 tahun, dokumen identitas yang digunakan adalah Kartu Identitas Anak (KIA).
Setelah memasuki usia 17 tahun, yang bersangkutan dapat menjalani perekaman KTP elektronik sesuai ketentuan.

“Kalau masih di bawah 17 tahun, identitasnya KIA. Ketika sudah 17 tahun, kemudian dilakukan perekaman KTP. Jadi kondisi disabilitas ataupun kondisi mental tertentu tidak menghilangkan hak seseorang untuk memiliki identitas kependudukan,” kata Hery.

Pelayanan dari rumah ke rumah tersebut bukan hanya dilakukan saat ada program atau kegiatan khusus. Disdukcapil masih menerima permintaan masyarakat secara berkala.
Hery menyebut, dalam satu pekan hampir selalu ada permintaan untuk pelayanan ke rumah. Warga yang dilayani memiliki kondisi yang berbeda-beda, mulai dari ODGJ hingga penyandang disabilitas.

“Dalam satu minggu hampir selalu ada permintaan pelayanan ke rumah. Ada ODGJ, ada penyandang disabilitas, dan kondisi lainnya. Selama bisa dipastikan orangnya dan proses perekamannya memungkinkan, petugas akan datang ke tempat tinggalnya,” pungkas Hery. (*)

Share This Article